PKS Jakarta - Pemerintah
wajib menyediakan prasyarat yang menjamin warga masyarakat untuk bebas
beribadah. Prasyarat tersebut menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta,
Triwisaksana, ialah rasa aman, keadilan dan kenyamanan atau
kesejahteraan. Namun demikian tiga hal tadi juga harus didukung oleh
sebuah semangat lain, yakni amar ma’ruf nahi munkar. Hal tersebut
disampaikan Triwisaksana dalam acara Silaturahim Alim Ulama se-Jakarta
di Grand Cempaka, Ahad lalu.
Menurut pria yang disapa Bang Sani
ini, Jakarta memerlukan kehadiran ulama untuk menyeimbangkan gerak laju
pembangunan fisik dengan pembangunan moral di ibukota. Pada prinsipnya,
sebagai kota besar yang berpenduduk lebih dari 10 juta jiwa, Jakarta
harus menghadapi kenyataan dengan menjadi sekuler yang berarti semakin
bebas nilai.
Selain itu lanjut Bang Sani, indikator pertumbuhan warga
yang hanya dinilai lewat materi dan kebendaan, akan menjadikan kota-kota
besar menjadi semakin materialitis. Disamping tentu saja munculnya
ancaman demoralisasi terhadap jutaan warganya.
Untuk itu, Ketua Balegda DPRD DKI
Jakarta ini sangat mengharapkan sekali kontribusi alim ulama di Jakarta
dalam memperbaiki moral masyarakat. Koreksi dan nasehat ulama pada
pemerintah sejatinya memang harus menjadi hal yang rutin dilakukan.
Dirinya pun berharap fungsi control ulama terhadap pemerintah (umaro’)
jangan sampai hilang.
Dalam kesempatan silaturahim yang
digagas oleh Dewan Syariah Wilayah PKS DKI Jakarta, hadir pula Sekjen
Dewan Da’wah Islamiyah KH Amlir Syaifa Yasin yang memberikan nasehat
kepada sekitar 120-an ulama se-Jakarta yang hadir. Amlir menekankan
pentingnya orang-orang yang mengambil jalan untuk menekuni agama (tafaqu
fiddiin) untuk berperan sebagai pengingat para pengambil kebijakan
seandainya ada aturan yang diterapkan melanggar nilai-nilai agama.
“Ulama lah yang harus mengambil peran sebagai pengingat, agar jalan yang
ditempuh umaro atau pemerintah tidak melenceng dari tujuan
menyejahterakan ummat”, ujar Amlir. Dirinya pun menegaskan pentingnya
sinergi yang baik antara umaro dan ulama demi harmoni kehidupan di
masyarakat.
Sementara itu, KH Hamdan Rasyid MA
dari Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta mengingatkan hadirin tentang
bahaya laten yang disebarkan oleh musuh Islam. “Diantaranya memunculkan
keragu-raguan di tengah ummat”, ujar Hamdan. Keragu-raguan tersebut
adalah terhadap ulama, terhadap hadits dan juga keragu-raguan terhadap
Al Qur’an. Hamdan mengakui saat ini, mudah sekali memunculkan
keragu-raguan tersebut ditengah masyarakat yang sangat majemuk seperti
Jakarta. Untuk itu, justru Hamdan memandang pentingnya ulama ikut ambil
bagian di pemerintahan, asalkan untuk Izzul Islam Wal Muslimin.
Hal
tersebut juga diaminkan oleh Amlir Syaifa Yasin yang menyatakan, “tak
mengapa seorang da’I terjun menjadi politisi. Asalkan keda’ian-nya yang
menuntun langkah kepolitisiannya!”
http://pks-jakarta.or.id
Follow : @pksmatraman
0 komentar:
Posting Komentar