12.45
PKS-Matraman
Sejak dikukuhkan sebagai ibukota 50 tahun lalu, Jakarta tidak pernah sepi dari permasalahan sosial yang semakin kompleks. Banyak kemajuan yang dicapai, tapi tidak sedikit juga persoalan pembangunan yang kian meningkat, berakar dari permasalahan kependudukan. Hingga kini, kota berpenduduk 9,5 juta jiwa (BPS 2010) ini masih terus bergelut dengan masalah-masalah yang terjadi akibat kepadatan penduduk dan arus urbanisasi yang tidak berhenti, seperti kesejahteraan, fasilitas pendidikan, banjir, kemacetan, minimnya infrastruktur dan sarana transportasi massal yang memadai, serta Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).
Magnet Jakarta sebagai ‘kota yang menjanjikan’ bagi masyarakat di sekitarnya akan tetap ada dan persoalan sosial tidak akan berkurang selama kebijakan yang dikeluarkan masih bersifat partikular, tidak integratif. Menurut Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana, salah satu solusi yang bisa diambil dari perspektif pengambil kebijakan adalah melakukan pengelolaan dan politik anggaran yang tepat dan efektif. Politisi yang akrab dipanggil Bang Sani ini mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta dari tahun ke tahun selalu naik seiring dengan semakin bertambahnya juga persoalan yang ditanggung ibukota. Untuk APBD DKI Jakarta tahun 2012, dia mengatakan, diproyeksikan nilainya bertambah dari tahun sebelumnya, yaitu sekitar Rp 35 triliun. Sedangkan APBD DKI Jakarta tahun 2011 hanya mencapai Rp 31, 7 triliun. Ada peningkatan sekitar Rp 3,3 triliun atau sebesar 10 persen.
“Alhamdulillah, ada peningkatan dalam APBD dari tahun lalu. Penambahan nilai APBD untuk 2012 berasal dari obligasi daerah. Peningkatan ini harus diapresiasi. Tahun-tahun mendatang perlu diperkuat karena akselerasi pembangunan perlu dilakukan di Jakarta. Ini untuk mengejar ketertinggalan Jakarta dari kota besar lainnya di Asia,” kata Sani di Jakarta, Senin (6/12/2011).
Menurut Ketua Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI ini, pengelolaan anggaran selama ini belum efektif dan tidak menyentuh akar permasalahan. Hal itu dapat dilihat dari masih tingginya angka permasalahan sosial dan pembangunan di Jakarta. Seharusnya anggaran yang besar berbanding lurus dengan pengurangan tingkat permasalahan yang ada.
Mengenai prioritas alokasi anggaran, menurut Sani, idealnya APBD diperuntukkan lebih banyak untuk infrastruktur pembangunan sosial seperti pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan perumahan rakyat daripada infrastruktur.
“Ke depannya perlu dipikirkan politik anggaran yang lebih tepat lagi terkait alokasi APBD. Dan juga untuk berjalannya fungsi pemerintahan umum,” imbuhnya.
Sedangkan untuk infrastruktur pembangunan ekonomi, Sani mengatakan, tidak seluruhnya harus menggunakan dana APBD. Alokasi anggaran untuk infrastruktur yang hanya bersumber dari APBD akan berdampak pada pemotongan nilai alokasi untuk pendidikan dan kesejahteraan sosial. Karena itu dia menawarkan pola pembiayaan public-private partnership.
“Untuk infrastruktur pembangunan ekonomi harus dipikirkan alternatif pembiayaan misalnya antara lain dengan pola public-private partnership (PPP), obligasi, dan lain-lain. Dimulai dengan memperkuat institusi BUMD untuk menarik investasi dari pihak ketiga baik dalam maupun luar negeri,” jelasnya.
Sani mengakui, pada APBD sebelumnya telah dialokasikan anggaran untuk pendidikan dengan nilai yang cukup besar. “Tapi pengelolaannya belum efektif,” cetusnya.
Dengan pengelolaan dan politik anggaran yang tepat dan efektif, Sani melanjutkan, tidak saja kesejahteraan masyarakat dan tingkat pendidikan bisa ditingkatkan, tapi permasalahan sosial lain yang menjadi ‘momok’ bagi pemerintah provinsi DKI Jakarta selama ini seperti PMKS dapat diatasi.
“Karena pesoalan PMKS harus dikelola dengan pendekatan yang konprehensif dan sistemik. Karena ini juga ekses dari problem kependudukan,” pungkasnya.
triwisaksana.com
Posted in: BERITA PKS
0 komentar:
Posting Komentar